Salah jika merisaukan PPN terlalu dalam

  • 0
Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf saya yang mendalam ketika Anda menemui alur gagasan yang agak rumit dalam tulisan saya kali ini. Sejujurya saya sudah menghabiskan waktu berhari-hari hanya sekadar untuk membuat tulisan ini terlihat lebih sederhana dan memiliki alur yang mudah untuk di ikuti. Namun, berurusan dengan tata kelola perundangan-undangan, cukup sulit untuk membuatnya menjadi sederhana tanpa terlihat ‘parsial’. Oleh karenanya, saya mengharap kemakluman Anda sekalian atas hal tersebut.
Mengetahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 sudah di cabut atas instruksi Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution pada 22 Januari 2016 lalu (setelah sebelumnya di tetapkan pada 31 Desember 2015 dan mulai diberlakukan pada 8 Januari 2016) adalah hal mendasar yang harus dipahami sebelum jauh berbicara mengenai polemik dan dinamika Permenkeu tersebut. Ini sedikit banyak akan membantu framing berfikir kita agar lebih aktual dan komperhensif dalam melihat dan memahami duduk persoalan ini.

***
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Presiden per-tanggal 2 November 2015, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 untuk menjelaskan pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa 
  • “Pasal 1 : (1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
    • d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;…”
Permenkeu Nomor 267/PMK.010/2015 yang terbit 31 Desember 2015 kemudian menjelaskan bahwa kriteria dan/atau rincian ternak yang di bebaskan dari pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah hanya ternak betina produktif baik asal impor maupun penyerahan dalam negeri. Inilah yang kemudian menjadi polemik dan menimbulkan riak sana-sini.

           Konsekuensi logis dari adanya Permenkeu ini adalah apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 maka seluruh transaksi ternak akan dikenakan PPN sebesar 10%, termasuk didalamnya untuk sapi potong, ayam, dan produk turunannya. Ketika kemudian terjadi lonjakan harga di beberapa tempat, semestinya itu kita pahami sebagai sebuah hal yang wajar.

***

Satu kesalahan mendasar dari Permenkeu ini bagi saya bukan terletak pada keputusan adanya pengenaan PPN. Akan tetapi pada alat untuk meletakkan kebijakan tersebut. Ada logika yang salah ketika membebankan PPN pada “sapi potong” melalui adanya Permenkeu tersebut, tetapi kemudian dalam alat perundangan yang lain dan lebih tinggi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 juga diatur mengenai pembebasan PPN pada “daging” yang notabene merupakan produk turunan dari “sapi” itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 dijelaskan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu barang tertentu yang salah satunya: 
  • “dalam kelompok barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.”
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b merinci jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, salah satunya adalah daging, yang dituliskan dalam redaksi seperti berikut:
  • “daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus”

***

Mengapa kemudian saya memandang aturan mengenai pengenaan PPN ini tepat? Khususnya untuk pengenaan PPN pada produk daging maupun sapi bakalan yang berasal dari impor? Saya ingin memaparkan sedikit data dan catatan yang akan membantu kita untuk membangun sudut pandang tersebut:
  1. Usaha peternakan sapi potong di Indonesia didominasi oleh usaha peternakan berskala kecil dengan jumlah Rumah Tangga Peternak sebesar 4.204.213 orang (PSPK 2011) yang menguasai lebih dari 98% ternak di Indonesia dengan ciri: 1) rata-rata kepemilikan ternak relatif rendah dan menyebar; 2) ternak dipelihara sebagai tabungan hidup; 3) jiwa kewirausahaan yang rendah; 4) lahan pemeliharaan tidak jelas; 5) usaha beternak dilakukan secara turun temurun; dan 6) sebagian besar tidak memiliki modal untuk membeli ternak. Kondisi demikian mengakibatkan posisi tawar peternak rendah dan tidak berorientasi bisnis untuk menjadi usaha pokok (Ditjen PKH, 2015)
  2. Sekitar April 2013 Badan Penyidik Keuangan (BPK) mengeluarkan “Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2012 Atas Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2010 s.d. 2012”. Salah satu point hasil evaluasinya adalah mengenai adanya pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 (yang kemudian di revisi dengan PP Nomor 31 Tahun 2007) telah membuat kebijakan untuk membebaskan pengenaan PPN atas impor barang tertentu yang bersifat strategis (termasuk daging sapi). Pada periode tahun 2010 s.d Oktober 2012, pemerintah telah membebaskan pengenaan PPN atas impor daging sapi sebesar Rp752,140 milyar. BPK menjelaskan bahwa kebijakan ini telah memberi insentif kepada para importir dan merugikan produsen daging sapi lokal karena kalah bersaing harga.
Terlepas lonjakan harga yang akan terjadi sebagai dampak adanya pengenaan PPN, kita akan melihat 4,2 Juta peternak rakyat kita akan mendapatkan dampak positif setelahnya. Cukup sulit memang dan mungkin akan sedikit belibet ketika PPN ini hanya dijatuhkan untuk daging impor saja. Karena pada teknis pelaksanaannya kita harus mengklasifikasikan asal masing-masing daging yang beredar di pasaran. Akan tetapi, akan ada jaminan perlindungan persaingan penjualan antara peternak rakyat kita dengan pengusaha-pengusaha besar lain melalui harga jual daging yang lebih tinggi. Harga jual daging yang tinggi akan memberikan insentif tersendiri pada peternak rakyat mengingat biaya produksi mereka yang tinggi apabila dibandingkan dengan perusahaan peternakan skala industri.

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat ambil kesimpulan sederhana bahwa mengenakan PPN untuk perusahaan skala industri yang hanya memiki 2% dari total jumlah ternak di Indonesia, saya pikir bukan hal yang terlalu masalah. Apalagi, angka ini akan semakin mengecil apabila kita mengerucutkannya hanya untuk daging asal impor. Oleh karenanya, mari kita pahami secara substansial bahwa aturan pengenaan PPN ini merupakan hal yang tepat pada titik tertentu. Tepat dalam arti pada subjek dan impact yang akan timbul setelahnya.

Jadi, sekali lagi, pada titik ini kita tidak perlu merisaukan urusan PPN ini terlalu dalam. Setelah memahami bagaimana PPN ini akan dikenakan pada objek yang tepat. Untuk menempatkan kebijakan ini dengan cara dan pada tempat yang tepat pula, kita hanya tinggal memperbaiki logika berfikir dengan mematuhi tata perundangan untuk tidak melakukan perubahan pada tataran Peraturan Menteri. Karena saya pikir, kebodohan mendasar dalam kasus ini hanya itu. Kebodohan yang kemudian merusak susu sebelanga.
Posting Komentar

AddThis Smart Layers

Back to Top