[Rilis BEM FPT UGM] "2014: Bukan Sekadar Tahun Pemilu!"

  • 0
   Bagi kami tahun ini bukan hanya sekadar tahun pemilu. Bahkan mungkin Pemilu 2014 hanya kami anggap sebagai intermezo pelipur lara. Intermezo untuk sekadar mencoba menstimulus asa, mencari harapan kembali lewat pemimpin baru ditengah semua polemik yang mendera Republik ini. Ini bukan hanya tahun untuk menghabiskan semua konsentrasi untuk ikut mengurusi tetek bengek teknis pemilu. Masih banyak peer yang musti dirampungkan Republik ini untuk sektor pangan, khususnya subsektor peternakan yang nantinya bisa menjadi alternatif kebijakan paska pemilu.

Pencapaian 14 tahun Program Swasembada Daging
     Tahun ini hasil rilis pemerintah akan kita simak bersama mengenai capaian Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PPSDSK) 2014. Capaian tentang harapan 90% pemenuhan daging nasional dari dalam negeri. Namun, ada hal yang patut kita simak bersama bahwa kondisi dilapangan saat ini masih jauh dari harapan. Menurut rilis BPS per September 2013, Populasi sapi dan kerbau 2013 sebanyak 14,2 juta ekor, turun dibandingkan dengan hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 sebanyak 16,7 juta ekor.
     Itu artinya tahun ini kita dihadapkan pada ancaman kondisi kegagalan pencapaian program ini (lagi). Sama seperti yang terjadi pada tahun 2005 dan 2009 lalu. Terhitung sejak pertama kali program ini dcanangkan pada tahun 2000. Tahun ini bukan hanya sekadar tahun politik. Sisihkanlah konsentrasi untuk ikut berperan mengevaluasi dan memberi solusi untuk program ini

Evaluasi Program Pencegahan Penyembelihan Sapi Betina Produktif
     Salah satu program penunjang pencapaian PPSDKS 2014 adalah munculnya aturan pelarangan pemotongan sapi betina produktis. Dasar hukum larangan pemotongan sapi betina produktif adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18ayat (2) bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
     Dalam dokumen Blue Print PSDS 2014 dinyatakan bahwa penyembelihan sapi betina produktif (SBP) di Indonesia telah mencapai tingkat yang membahayakan bagi keberlangsungan pengembangan populasi sapi nasional, yaitu sekitar 150-200 ribu ekor/tahun yang terjadi terutama di
NTT, NTB, Bali, dan Jawa. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI juga menunjukkan data bahwa penyembelihan SBP pada tahun 2010 telah mencapai 204.196 ekor atau 11,8 % dari jumlah sapi yang disembelih secara nasional.
     Fakta tersebut seakan membawa kami pada sebuah hipotesa awal. Program ini tidak efektif untuk dijalankan kembali untuk kedepannya. Program ini seakan hanya memberikan larangan (punishment), namun tidak memberikan reward berupa insentif bagi peternak yang tidak melakukan pemotongan sapi betina produktif. Bagaimanapun juga, permintaan daging dipasaran yang selalu meningkat pada akhirnya membawa peternak kita pada pilihan untuk melakukan pemotongan sapi besar-besaran termasuk sapi betina produktif.
Ini bukan hanya tahun pemilu, masih banyak energi yang diperlukan untuk konsen terhadap isus isu ini.

Apakah perlu ada Kementerian Peternakan untuk Kabinet kedepan?
     Polemik swasembada memberi multiplier effect terhadap sektor lain di Republik ini. Implementasi program tersebut memunculkan wacana mengenai perlunya dibentuk suatu kementrian khusus yang menangani segala kebijakan terkait sektor peternakan.
     Mari kita coba simak kembali kasus impor daging sapi yang terjadi beberapa saat lalu. Kasus tersebut disinyalir akibat rendahnya tata kelola koordinasi antar Kementerian. Khususnya antara Kementerian Pertanian pemberi kuota impor dan Kementerian Perdagangan selaku pelaksana impor. Menurut Rilis BPK per April 2013, pada periode sejak Oktober 2011 Menteri Perdagangan telah menerbitkan 2 (dua) Surat Persetujuan Impor (PI) yang melebihi dari rekomendasi Menteri Pertanian, yaitu :
1) Surat PI No. 04.PI-52.12.0130 a.n. PT. Bina Mentari Tunggal dengan kuantitas 260 ton padahal. Surat Rekomendasi Persetujuan Impor (RPP) hanya 240 ton sehingga kelebihan sebanyak 20 ton;
2) Surat PI No. 04.PI-52.12.0255 a.n PD. Dharma Jaya dengan kuantitas 369 ton padahal RPP hanya 110 ton sehingga kelebihan 259 ton.
Namun pada akhirnya kami tidak ingin memberi kesimpulan apapun terhadap pertanyaan diawal. Kami hanya akan coba memberika stimulus terhadap isu ini. Agar isu ini tidak hanya menjadi milik orang-orang yang bergerak di sektor peternakan. Harapannya semua orang tahun dan ikut memikirkan gagasan terbaik terhadap isu ini.

Epilog
     Beberapa bulan kedepan Republik ini akan disibukkan untuk mengurusi Pemilu legislatif dan kemudian disusul Pemilihan Presiden. Pesta Demokrasi, istilah yang dipakai oleh beberapa orang untuk menggambarkan situasi ini. Namun bagi kami tahun ini bukan hanya sekadar tahun pemilu. Hal tersebut hanya intermezo. Masih banyak hal yang perlu kita benahi pada Republik ini.
     Tidak harus semua urusan mengenai masa depan bangsa ini kita serahkan kepada orang lain. Sempitnya menganggap partisipasi untuk membenahi Republik ini hanya dengan ikut “berpartisipasi” memilih orang yang akan mewakili kita lewat pemilu.
     Hari ini, Republik ini ibarat seekor kucing yang terjerembab dalam kubangan selokan. Dia kotor dan bau. Kita tidak bisa terus mengutuknya sembari menyuruhnya keluar dari selokan itu. Kita harus masuk, ikut kotor, kita angkat kucing itu dan bersihkan. Kita harus berbuat! Semampu namun tidak semau kita!
Berbuat paling tidak lewat sektor keilmuan kita masing-masing!

Referensi
Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. Siaran Pers: Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2012 Atas Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2010 s.d. 2012
Badan Pusat Statistik. 2013. Hasil Sensus Pertanian 2013 (Angka Sementara). No. 62/09/ Th. XVI, 2 September 2013
Kementerian Pertanian. 2010. Blue Print Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014 (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/2/2010 Tanggal: 5 Pebruari 2010)
Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Oleh: 
Muhamad Yuda Pradana dan
Tim Kajian Strategis dan Keilmuan
BEM Fakultas Peternakan UGM 
Posting Komentar

AddThis Smart Layers

Back to Top